Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Terhadap Pengendalian Impor Pergaraman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 = Legal Review of the Implementation of the Function the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia On Controlling Salt Imports Base On Government Regulation Number 9 of 2018

DYNO THIODORES (B021181322) dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Terhadap Pengendalian Impor Pergaraman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018”. Di bawah bimbingan (Zulkifli Aspan) sebagai pembimbing I dan (Ariani Arifin) sebagai pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam mengendalikan impor pergaraman dan upaya hukum dalam membatasi impor pergaraman.Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat empiris yang di lakukan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kabupaten Jeneponto. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam pengendalian impor garam dinyatakan belum terlaksana secara maksimal karena adanya tumpang tindih antara peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (2) Upaya hukum dilakukan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan melakukan pengubahan peraturan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 dan upaya kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan sosialisasi atas Peraturan Perundang-undangan kepada pengawas impor garam.

Keywords : Impor; Peraturan Pemerintah; Pergaraman