Analisis Yuridis Penerbitan Perpres No. 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 = Juridical Analysis Issuance of Presidential Regulation No. 113 of 2021 concerning the Structure and Organization of Land Bank Agencies after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020

Andi Indra Ramadhan (B021181302) dengan judul “Analisis Yuridis Penerbitan Perpres No.113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020”. Di bawah bimbingan Abdul Razak sebagai Pembimbing I dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui legalitas pembentukan struktur dan penyelenggaraan badan bank tanah beserta dengan implikasi hukum terhadap tindakan pemerintah erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) atau tipe penelitian kepustakaan. Dalam melaksanakan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undanganAdapun hasil penelitian ini, yaitu: 1. embentukan Perpres 113/2021 bertentangan dengan Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Dari aspek kewenangan formil pembentukan peraturan perundang-undangan,presiden tidak lagi berwenang menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sejak diterbitkannya Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Putusan MK dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan Perpres 113/2021 adalah tidak memenuhi syarat atau landasan formil pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Tindakan pemerintah tersebut tergolong sebagai tindakan sewenang-wenang. Tindakan tersebut membuat Perpres 113/2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari bank tanah mengakibatkan segala tindakan yang dikeluarkan oleh bank tanah yang berkaitan dengan Perpres 113/2021 dianggap tidak sah dan tidak pernah ada. Selain itu, tindakan pemerintah tersebut mengimplikasikan terjadinya ketidakpastian ukum, ketidakpatuhan terhadap Putusan MK dan disharmoni peraturan perundang-undangan.

Keywords : Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Presiden, Tindakan Hukum Pemerintahan