PENGUPAHAN PEKERJA LEPAS PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI KOTA MAKASSAR = Remuneration for freelance workers on unspecified time work agreements in Makassar City.

ABSTRAK Sabrina Ham Maulidina, B021181027, Pengupahan Pekerja Lepas Pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Kota Makassar. (Di bawah Bimbingan Syamsul Bachri sebagai Pembimbing I dan Ariani Arifin sebagai Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas hukum dan sanksi hukum Pengupahan terhadap perjanjian kerja waktu tidak tertentu pada pekerja lepas di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara dilapangan dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar.Adapun hasil penelitian menunjukan : Pertama, Legalitas Hukum Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu terhadap pengupahan Pekerja Lepas diatur pada Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang pengupahan dan ketenagakerjaan bahwa upah dengan status pekerja waktu tidak tertentu harus berdasarkan perjanjian.Kedua Sanksi terhadap Pelanggar pengupahan UMK pada pekerja lepas pada pasal 80 PP 36/2021 menyebut pekerja dapat melaporkan pengusaha kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi (sesuai lokasi perusahaan dan untuk sanksi dalam pelanggaran pengupahan pada PKWTT yang terdapat pada UU No. 13/2003 pasal 90 dan pasal 185.

Kata kunci: Pengupahan, PKWTT, Pekerja Lepas