TINJAUAN HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR = LEGAL REVIEW OF LOCAL GOVERNMENT SUPERVISION OF THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUM DESA) IN KEPULAUAN SELAYAR DISTRICT

ABSTRAK ZAHRA INAYAH (B021181007), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan Judul “Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar”, dibawah bimbingan Muhammad Zulfan Hakim selaku Pembimbing Utama dan Ariani Arifin selaku Pembimbing Pendamping.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDesa dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMDesa di Kabupaten kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan hukum empiris, dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Daerah Kabupaten Selayar, jenis dan sumber data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sesuai dengan masalah hukum yang diangkat.Hasil penelitian yang diperoleh: 1) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 66 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa. Namun, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa karena belum beresiko. Inspektorat hanya memeriksa kepatuhan pemerintah desa atas pengeluaran dana dari kas desa untuk penyertaan modal ke BUMDesa. 2) Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya keterbatasan SDM yang kompeten seperti tenaga fungsional auditor dan pengawas pemerintahan kemudian ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan objek pemeriksaan dan cakupan pengawasan yang luas sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan. Faktor lainnya yaitu belum ada pengaturan pengawasan BUMDesa secara spesifik serta adanya pengawas internal BUMDesa yang dipilih masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan BUMDesa