KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM INOVASI LAYANAN JEMPUT BOLA PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN BULUKUMBA = THE AUTHORITY OF THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE IN THE INNOVATION OF JEMPUT BOLA SERVICES DURING THE PANDEMIC IN BULUKUMBA REGENCY

Zulfani Dwi Putri (B021181006) dengan judul “Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba”. Di bawah bimbingan Abdul Razak sebagai Pembimbing Utama dan Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing Pendamping.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam inovasi layanan jemput bola pada masa pandemi di Kabupaten Bulukumba serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kewenangan jemput bola pada masa pandemi di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang kemudian diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang diangkat. Adapun hasil penelitian ini adalah Inovasi layanan jemput bola merupakan layanan terintegrasi yang diberikan oleh disdukcapil kabupaten Bulukumba kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih mudah, efektif, dan efisien dengan bantuan sarana sebuah mobil pelayanan secara online dimana masyarakat dilayani perekaman KTP-el langsung cetak. Pelaksanaan kewenangan disdukcapil dalam layanan jemput bola di kabupaten Bulukumba telah diusahakan agar berjalan dengan maksimal meskipun dalam keadaan pandemi, namun pelayanan tetap harus terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah data kepemilikan KTP-el di kabupaten Bulukumba yang terus meningkat disetiap tahunnya, hingga mencapai persentasi 99,90% masyarakat yang telah memiliki KTP-el. Akan tetapi masih tersisa 0,10% (321 orang) yang belum KTP-el, yangmana dengan jumlah tersebut masih tergolong angka yang lumayan banyak. Sementara faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kewenangan terhadap layanan jemput bola karena didukung oleh kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa lembaga atau instansi, aturan-aturan hukum yang menjadi pondasi disdukcapil dalam menjalankan pelayanan, serta yang menjadi penghambat adalah karena alasan internal seperti jaringan, listrik, dan perizinan dari masyarakat adat serta alasana eksternal yaitu pembatasan pelayanan yang tidak sebebas dulu dikarenakan kondisi pandemi covid-19.

Keywords : Disdukcapil; Layanan Jemput Bola