PELAKSANAAN MUTASI PNS ANTAR INSTAN PADA PNS DI PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG = IMPLEMENTATION OF INTER-AGENCY PNS MUTATIONS IN PNS IN SOPPENG REGENCY GOVERNMENT

ABSTRAK HERMAWAN (B021171029) DENGAN JUDUL “PELAKSANAAN MUTASI PNS ANTAR INSTANSI DAERAH PADA PNS DI KABUPATEN SOPPENG”. Di bawah bimbingan (Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S. H., M. Hum) sebagai Pembimbing Utama dan (Dr.Andi Syahwiah A.Sapiddin, S.H., M. H) sebagai Pembimbing Pendamping.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mutasi di kabupaten Soppeng berdasarkan ketentuan persyaratan dan prosedur mutasi pada peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 dan mengetahui implikasi hukum bagi pelaksanaan mutasi jabatan PNS yang tidak sejalan dengan ketentuan persyaratan dan prosedur mutasi pada peraturan perundang - undangan Nomor 5 Tahun 2019.Tipe penelitian yang digunakan Penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif.Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Pelaksanaan Mutasi PNS antar Instansi Daerah pada PNS di Kabupaten Soppeng tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan BKN No. 5 tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan mutasi tersebut terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi dalam melakukan mutasi yang dimana menurut penulis persyaratan tersebut merupakan dokumen penting yang perlu dipenuhi sebagai bagian mutasi secara fungsional yang dilakukan oleh suatu daerah. (2) Implikasi Hukum terhadap pelaksanaan mutasi PNS antar daerah di Kabupaten Soppeng tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 karena tidak memenuhi beberapa persyaratan pengajuan mutasi sehingga terdapat cacat administrasi dalam hal penerbitan Surat Keputusan (SK). Oleh karena itu, SK yang dikeluarkan oleh BKPSDM Pemerintah Kabupaten Soppeng merupakan keputusan yang dapat dibatalkan dikarenakan tidak dibuat sesuai dengan prosedur dalam hal ini tidak memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Mutasi, PNS, Kabupaten Soppeng