KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI = THE POSITION OF THE SUPREME COURT RULES IN FILLING THE LEGAL VACUUM AGAINST CORPORATIONS AS ACTORS OF CORRUPTION CRIMES

ILHAM, Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Dibimbing oleh Syamsul Bachri, Marthen Arie, Nur Asiza).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan: hakikat Peraturan Mahkamah Agung; kedudukan Peraturan Mahkamah Agung; konsep ideal Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan hakikat Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi bertujuan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas baik teknis yudisial dan administrasi peradilan. Konsep ideal Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagai sarana penyelesaian hukum, karena ketentuan pemidanaan korporasi yang masih tersebar diberbagai aturan Perundang-Undangan, oleh karenanya kekosongan hukum diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung, sehingga idealnya ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur pemidanaan korporasi.Selanjutnya diketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Menyatakan “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”, dengan kata lain badan hukum dan bukan badan hukum dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana, yang penulis sebut dengan legal entity doctrine (doktrin badan hukum) not a legal entity doctrine (doktrin bukan badan hukum)yang digunakan sebagai salah satu doktrin pertanggungjwaban pidana korporasi yang menyatakan bahwa badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum tetap dapat dipidana apabila melakukan kejahatan.

Keywords : Position, Regulation, Supreme Court, Legal Vacuum