PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN OTONOMI DI PROVINSI PAPUA = Establishment of Special Regional Regulations in Supporting the Implementation of Autonomy in Papua Province

MARTINUS GUNTUR OHOIWUTUN. Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Dalam Mendukung Penyelenggaraan Otonomi di Provinsi Papua (dibimbing oleh Marthen Arie, Achmad Ruslan, dan Zulkifli Aspan)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji esensi pembentukan Peraturan Daerah Khusus dalam mendukung penyelenggaraan otonomi di Provinsi Papua., mengkaji kedudukan Perdasus dalam mendukung penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dan mengkaji pendekatan ideal pembentukan Perdasus yang dapat mendukung penyelenggaran otonomi khusus di Provinsi Papua.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan wawancara Bahan hukum yang telah dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan selanjutnya diberi argumentasi sehingga keseluruhan membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis melihat bahwa 1) Esensi pembentukan peraturan daerah khusus dalam mendukung penyelenggaraan otonomi di Provinsi Papua adalah sangat bergantung pada proses, metode dan teknik pembentukan Perdasus. 2.) Kedudukan norma otonomi khusus dalam pembentukan peraturan daerah khusus dilihat dua hal yaitu materi muatannya dan kedudukan norma otonomi khususnya. Materi muatan Perdasus bergantung dari kebutuhan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Otsus. Sementara, kedudukan norma otonomi khusus Papua merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 3.) Pendekatan ideal pembentukan peraturan daerah khusus yang dapat mendukung otonomi khusus di Provinsi Papua adalah dengan melibatkan semua lembaga dan elemen masyarakat, yaitu Gubernur, DPRP, MRP dan Komisi Ad-hoc. Dengan melibatkan MRP dalam pembentukan Perdasus maka secara langsung juga meningkatkan partisipasi orang asli Papua, karena MRP adalah wakil orang asli Papua secara langsung.

Keywords : Peraturan Daerah Khusus, Otonomi, Papua