Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar) = Law Enforcement Against Criminal Actions Illegal Charges Performed By Civil Servants

Ismail A. Rauf (B012211071). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus Kejaksaan Negeri Makassar). Dibimbing oleh Abd. Azis dan Hijrah Adhyanti Mirzana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar selaku Pegawai Negeri Sipil atas Penyalahgunaan Kewenangannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara langsung di Kejaksaan Negeri Makassar sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu : (1) penegakan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Modus Operandi melakukan Pungutan Liar (Pungli) oleh Oknum Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggara Negara saat ini masih terbatas pada penerapan dan pemberlakuan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum yang berpandangan bahwa perbuatan Pungutan Liar tidak ada kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara. (2) Dalam rangka penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Modus Operandi Pungutan Liar (Pungli), Kejaksaan Negeri Makassar memiliki banyak faktor yang mempengaruhi Penegakan Pungutan Liar, yaitu faktor Undang-Undang, faktor Penegak Hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar