TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PADA PEMENUHAN HAK ATAS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KPR BERSUBSIDI = THE DEVELOPER RESPONSIBILITIES IN FULFILLING THE RIGHTS TO PUBLIC INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES FOR SUBSIDIZED KPR HOUSING

Muhammad Alifah Ratno B012211026 dengan judul “Tanggung Jawab Pengembang pada Pemenuhan Hak atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan KPR Bersubsidi” (dibimbing oleh Farida Patittingi dan Andi Tenri Famauri). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pengembang pada pemenuhan hak atas prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan (KPR) bersubsidi dan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pengembang yang bermasalah dalam pembangunan prasarana sarana utilitas umum pada perumahan KPR bersubsidi Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Salah satu perkembangan pembangunan yang paling pesat di era moderen ini adalah pembangunan perumahan dan Kawasan pemukiman yang tersebar luas di beberapa kota besar maupun di kota-kota kecil di Indonesia. Dengan demikian pemerintah membuat sebuah regulasi dan kebijakan untuk mendukung laju pembangunan perumahan serta untuk mempermudah masyarakat memperoleh rumah hunian, olehnya itu pemerintah memberikan bantuan pengadaan subsidi bagi masyarakat MBR yang ramah lingkungan. Pemerintah dalam aturan mengutamakan PSU baik bagi perumahan komersil maupun perumahan bersubsidi. (2) Maraknya pengembang yang melakukan pembangunan tanpa memperdulikan PSU sehingga mengakibatkan kerugian pada user sebagaimana yang telah terjadi di beberapa perumahan di kabupaten Gowa. Mulai dari akses jalan, rumah ibadah, pengadaan bak sampah dan lain-lainnya tidak sesuai dengan apa yang diperjajikan oleh pengembang sebagaimana yang tertera dalam site plan dan brosur perumahan. Hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang merugikan konsumen dan pengembang wajib bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak demikian maka dapat dilakukan upaya hukum (penegakan hukum) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keywords : Perumahan KPR Bersubsidi, PSU, Penegakan Hukum