KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI TEORI KEADILAN = CRIMINAL LAW POLICY AS PRIMUM REMEDIUM IN THE CRIME OF ILLEGAL FISHING REVIEWED FROM THE THEORY OF JUSTICE

ABSTRAK Muhammad Adhim Riangdi (B012202045). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau dari Teori Keadilan. Dibimbing Abd. Asis dan Audyna Mayasari Muin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kebijakan Hukum Pidanan terhadap illegal fishing yang berlaku saat ini (ius constitutum) dan yang akan datang (ius constituendum) sebagai primum remedium ditinjau dari teori keadilan. Illegal fishing sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan bagi ekosistem laut dan merugikan negara, membuat pemerintah memberlakukan Kebijakan Hukum Pidana sebagai primum remedium. Kebijakan Hukum Pidana tentang illegal fishing tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan). Penelitian ini mengunakan penelitian hukum normatif (legal research), yang merupakan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum memenuhi konsep keadilan distributif dan keadilan konvensional. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia juga belum terlaksana secara efektif. Dalam konteks teori keadilan, kebijakan hukum pidana dalam menangani illegal fishing harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan seperti keadilan distributif dan konvensional. Di masa yang akan datang perlu ada upaya untuk meningkatkan jumlah pidana dan konsistensi hukum pidana terhadap illegal fishing. Terdapat pula tantangan-tantangan di masa yang akan datang dalam menerapkan Hukum Pidana terhadap pelaku illegal fishing seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, masalah korupsi, keterlibatan pihak terkait, dan kebijakan yang tidak jelas. Kebijakan hukum pidana sebagai premium remedium merupakan salah satu upaya yang efektif dalam menangani masalah illegal fishing. Namun, kebijakan ini harus diterapkan secara tepat dan adil dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam implementasinya.

Keywords : Kebijakan Hukum Pidana, Illegal Fishing, Primum Remedium, Keadilan