IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM AFFIRMATIVE ACTION DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI KABUPATEN GOWA DAN KOTA MAKASSAR = IMPLEMENTATION OF POLITICAL LAW AFFIRMATIVE ACTION IN LEGISLATIVE INSTITUTIONS IN GOWA DISTRICT AND MAKASSAR CITY

AZIZA AULYA. Implementasi Politik Hukum Affirmative Action Dalam Lembaga Legislaif di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. (Dibimbing Andi Pangerang Moenta dan Hamzah Halim) Affirmative Action merupakan Tindakan Khusus Sementara dalam upaya untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi politik hukum affirmative action. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran serta informasi untuk melihat ketentuan atau aturan yang dihadapkan dalam suatu fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi affirmative action kuota 30% belum terpenuhi dalam lembaga legislatif di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Terdapat beberapa partai politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang terhadap perempuan diantaranya Partai Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Nasdem. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai tersebut belum tertuang Pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan yang juga telah di atur dalam ketentuan hukum nasional khususnya dalam Undang-Undang Partai Politik. Hal tersebut memberikan dampak terhadap keputusan yang respond gender di DPRD Kab. Gowa dan DPRD kota makassar yang hanya memproduksi 2 produk daerah di periode 2014-2019 dengan jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 10 0rang, dan di periode 2019-2024 sejauh ini hanya memproduksi 1 produk daerah dengan jumlah anggota legislative perempuan sebanyak 12 orang di DPRD Kab. Gowa, dan jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD kota Makassar periode 2014-2019 sebanyak 7 orang, dan di periode 2029-2024 sebanyak 8 orang. (2) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya affirmative action dalam lembaga legislatif diantaranya faktor hukum yaitu belum adanya sanksi yang tegas terhadap partai politik yang melanggar sehingga masih terdapat partai politik yang belum mengatur kebijakan affirmative action dalam AD ART partai politik. Peran Partai Politik sebagai kendaraan politik dan merupakan hulu dan hilir dalam proses terpenuhinya kebijakan affirmative action sekurang-kurangnya 30%. Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan ketua partai politik dalam memahami ketentuan hukum nasional khususnya undang-undang partai politik, sebagai dasar dalam memberikan ruang dan informasi terhadap kader partai politik khususnya kader perempuan.

Keywords : Politik Hukum, Affirmative Action, Partai Politik