ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENCETAK, MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt) = Analysis Concerning Criminal Act Without the Right to Print, Publish and Distribute Residence Documents (Case Study of Decision Number: 343/Pid.B/2021/PN.Skt)

ABSTRAK ANDREW BRILLIANO RENGKUAN (B011191361) dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt). Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Maskun selaku Pembimbing Pendamping. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen
kependudukan dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan dalam Putusan No. 343/Pid.B/2021/PN.Skt.Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif,dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis
secara deskriptif dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Pasal 96 A yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan; (2) Penerapan Hukum Pidana Materil dalam
putusan No. 343/Pid.B/2021/PN.Skt. sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 96 A UU Administrasi Kependudukan. Kemudian dalam pertimbangan hukum, terdapat perbedaan uraian unsur pasal dan pada amar putusan terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan rumusan pasal.

Keywords : Dokumen Kependudukan; Pemalsuan; Tindak Pidana;