Wongso, William (2023) TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM (Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls) = "Juridical Review of Death Penal Sanctions Against Narcotics Criminal Offenders in the Perspective of Law and Human Rights (Decision Number 400/Pid. Sus/2020/PN Bls)". Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011191276_skripsi_17-10-2023 caver1.jpg
Download (229kB) | Preview
B011191276_skripsi_17-10-2023 bab 1-2.pdf
Download (946kB)
B011191276_skripsi_17-10-2023 dp.pdf
Download (427kB)
B011191276_skripsi_17-10-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 27 December 2025.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
WILLIAM WONGSO (B011191276) dengan judul ”Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Nomor 400/Pid. Sus/2020/PN Bls)”. Dibawah bimbingan M. Syukri Akub dan Muh. Djaelani Prasetya.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal apa sanksi pidana mati dapat dijatuhkan dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati pada Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-normatif Penelitian skripsi ini menunjukkan hasil diantaranya: (1) Pidana mati dapat diberikan dalam hal peredaran gelap narkortika sebagaimana dalam pertimbangan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. (2) Penulis menilai sanksi pidana mati tidak sesuai dengan pertimbangan Hakim. Majelis hakim dalam hal ini sudah seharusnya mempertimbangkan aspek yuris ataupun non-yuridis terkait dengan keadaan yang memberatkan yang berasal dari terdakwa atau keadaan yang meringankan. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia pidana mati masih dapat diterapkan di Indonesia serta tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007
Keywords : Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kurir Narkotika, Sanksi Pidana Mati
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Law and Human Rights, Currier drug, Death Penalty Sanction |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 04 Apr 2024 01:58 |
Last Modified: | 04 Apr 2024 01:58 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/31568 |