Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong (Studi Kasus Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN Mrs) = Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Fraudulent Investment Fraud (Case Study of Decision No. 82/Pid.B/2022/PN Mrs)

ABSTRAK DEVIAN YULANSARI DARWIS (B011191253) dengan judul
“Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.B/PN Mrs). Di bawah pembimbingan ABD ASIS selaku Pembimbing Utama dan NUR AZISA selaku Pembimbing Pendamping.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pengaturan dalam hukum pidana terkait hak restitusi terhadap korban tindak pidana investasi bodong dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi serta upaya pemenuhan hak restitusi korban dalam perkara pidana No.82/Pid.B/PN Mrs.Jenis penelitan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Keseluruhan hasil dari bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deksriptif.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: 1) Pengaturan terkait hak restitusi korban tindak pidana investasi bodong, meskipun tidak seperti tindak pidana khusus seperti tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana terorisme yang dalam undang-undang khususnya memuat pengaturan terkait restitusi, tindak pidana penipuan investasi bodong yang merupakan tindak pidana umum, pengaturan terkait hak restitusi para korbannya telah diatur dalam peraturan umum terkait restitusi seperti, UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan beberapa peraturan lain. 2) Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah tepat, namun baiknya dalam memberikan sanksi hakim tidak hanya berfokus pada pembalasan perbuatan pelaku namun juga fokus kepada upaya pemulihan hak-hak korban. Selain itu pada Perkara No.82/Pid.B/PN Mrs hakim belum secara maksimal mengupayakan pemenuhan hak restitusi para korban yang diakibatkan oleh beberapa faktor penghambat yakni, faktor peraturan perundang-undangan, faktor pemahaman hukum hakim, serta faktor pemahaman hukum korban.

Keywords : Hak Restitusi, Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong