Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang Cash on Delivery Oleh Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg) = Juridical Analysis of the Crime of Embezzlement in the Position of Cash on Delivery by the Treasurer of the Expedition (Case Study of Decision Number 233/Pid.B/2020/PN.Prg)

A. Tenri Batari Putri Ramadhani A. (B011191058) dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang Cash on Delivery Oleh Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)”, di bawah bimbingan AUDYNA MAYASARI MUIN dan MUHAMMAD DJAELANI PRASETYA.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang cash on delivery oleh bendahara ekspedisi dalam hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg. Kemudian bahan hukum sekunder dari literatur, artikel, dan jurnal. Bahan hukum dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang cash on delivery (COD) yang dilakukan oleh bendahara ekspedisi telah diatur dalam Bab XXIV (dua puluh empat) Pasal 374 KUHPidana. Adapun kualifikasi pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang cash on delivery (COD) oleh bendahara ekspedisi ini adalah delik dolus sebagai niat yang dikombinasikan dengan delik pemberatannya. (2) Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang cash on delivery (COD) sudah sesuai karena dalam penerapannya Majelis Hakim menerapkan Pasal 374 KUHPidana yang merupakan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, hal ini didasarkan pada asas legalitas, asas animus homist est anima scripti, dan KUHPidana, namun kurang tepat karena penuntut umum kurang luas dalam melihat dan mendefinisikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang cash on delivery (COD) oleh bendahara ekspedisi dalam perkara putusan nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg, sehingga penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim kurang memberikan efek jera kepada terdakwa.

Keywords : Tindak Pidana Penggelapan, Cash on Delivery