Tinjauan Yuridis Konsinyasi Pembayaran Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Bertegangan Ekstra Tinggi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Sbr) = Juridicial Review Of Consignment For Payment Of Land Losses For The Development Of Extra High Voltage Air Lines (Study of Decision Of The Sumber District Court Number 70/Pdt.P/2020/PN.Sbr)

ERICA NATALIA ROMBE (B011181576) dengan judul "Tinjauan Yuridis Konsinyasi Pembayaran Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Bertegangan Ekstra Tinggi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 70/Pdt,p 2020/PN.Sbr)", dibimbing oleh A. Suriyaman M. Pide dan Ismail Alrip. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia tentang pemberian ganti kerugian atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum termasuk pembangunan saluran udara bertegangan ekstra tinggi serta kekuatan hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Sbr). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian dan artikel yang relevan dengan objek penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa; 1) Ada beberapa pengaturan hukum di Indonesia yang menjelaskan tentang pemberian ganti kerugian atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum termasuk pembangunan saluran udara bertegangan ekstra tinggi. 2) Dalam putusan nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Sbr hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Sumber dengan alasan karena Termohon tidak mau menerima ganti kerugian yang ditawarkan tersebut dan juga bukti yang terungkap dipersidangan, pertimbangan hakim dalam hal ini dianggap sudah tepat berdasarkan peraturan yang berlaku Pasal 1404-1412 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penetapan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keywords : Konsinyasi, Kerugian Tanah, Pembayaran