Aditya Prima, Aditya Prima (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN MODUS PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli) = JURIDICAL REVIEW OF DECENT CRIMINAL BY THREATENING MODE THROUGH SOCIAL MEDIA (Case Study of Decision No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011181564_skripsi_14-07-2023 caver1.jpg
Download (236kB) | Preview
B011181564_skripsi_14-07-2023 bab 1-2.pdf
Download (1MB)
B011181564_skripsi_14-07-2023 dp.pdf
Download (62kB)
B011181564_skripsi_14-07-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 18 December 2025.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ADITYA PRIMA (B011181564) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli). Di bawah bimbingan Nur Azisa Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana serta mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial pada putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undanganan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial diatur dalam Pasal 532 s/d Pasal 547 KUH Pidana, Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Dalam proses pemidanaan tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial terhadap terdakwa akan dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kesusilaan, Pornografi
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Crime, Decency, Pornography |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 19 Dec 2023 03:25 |
Last Modified: | 19 Dec 2023 03:25 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/31426 |