JARINGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MAROS = POLICY NETWORK TO ACCELERATE STUNTING REDUCTION IN MAROS DISTRICT

RISKA ADELYA. Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Maros (dibimbing oleh Mohamad Thahir Haning dan Nur Indrayati Nur Indar).
Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis jaringan kebijakan pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros dengan menilai tujuh indikator yaitu: aktor, fungsi jaringan, struktur, pelembagaan, aturan main, hubungan kekuasaan dan strategi aktor. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang terdiri: kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pada hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) peran aktor dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting menunjukan belum berhasil dinilai dari masih ada aktor yang belum berhasil menjalankan perannya dilapangan; (2) fungsi jaringan kebijakan percepatan penurunan stunting pada aktor yang terlibat dinilai belum berhasil dalam menjalankan kerjasama, (3) stuktur jaringan kebijakan berhasil dalam pola keterkaitan sesuai dalam surat keputusan Bupati Maros terkait pembentukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Maros tahun 2022; (4) pelembagaan pada aktor dalam aturan berhasil sesuai dengan Peraturan Bupati Maros berdasarkan aturan Bupati Maros Nomor 473/KPTG/050.13/II/2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Maros Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Maros Nomor 87 Tahun 2021 Terkait Peran Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Maros; (5) aturan bertindak dinilai belum berhasil dalam pelaksanaan pada jaringan aktor belum berjalan sesuai SOP yang telah berlaku; (6) hubungan kekuasaan belum menunjukan keberhasilan dalam pelaksanaan program pada percepatan penurunan stunting dinilai dari masih kurang sumber daya manusia (SDM) dan tidak berkualitas; (7) strategi aktor belum berhasil dengan sosialisasi yang belum merata.

Keywords : jaringan kebijakan, kebijakan publik, stunting