Status Hukum Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan Oleh Perusahaan Terhadap Klaim Kepemilikan Oleh Pihak Lain = Legal Status Of Land Control Of Building Use Rights By The Company Regarding Ownership Claims By Other Parties

Hasan Dawilah (B11116388) dengan judul “Status Hukum Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan Oleh Perusahaan Terhadap Klaim Kepemilikan Oleh Pihak Lain”, Di bawah bimbingan Abrar Saleng sebagai pembimbing I dan Sri Susyanti Nur sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa antara klaim hak guna bangunan PT Censul Raya Corporation dengan klaim tanah hak milik oleh pihak lain serta upaya yang harus ditempuh untuk dapat menyelesaikan sengketa antara klaim hak guna bangunan PT Censul Raya Corporation dengan klaim tanah hak milik oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, lokasi penelitian di Kota Palu. Pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, Kuasa Hukum PT Censul Raya, serta masyarakat sekitar lokasi objek sengketa.
Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Status penguasaan tanah awal mulanya disertipikatkan oleh pemilik lama, yaitu Luthfi Harun dengan status sertipikat hak milik kemudian diturunkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan pada tahun 1981 kepada PT. Gita Sempurna Enterprises dan kemudian beralih kepada PT Censul Raya. Sedangkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Ni Made Sarmi terbit tahun 2003 di atas lahan milik PT Censul Raya. (2) Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah yang pertama dilakukan secara non-litigasi melalui mediasi, namun mediasi dianggap gagal dan dilanjutkan secara upaya hukum oleh PT Censul Raya melalui gugatan perdata. Gugatan dimenangkan oleh PT Censul dan hakim menyatakan Sertipikat Ni Made Sarmi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melakukan perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk membongkar bangunan dan mengosongkan di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat (PT Censul Raya).

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Guna Bangunan