Kinerja Birokrasi Publik Di Kantor UPT SAMSAT Kota Makassar = Public Bureaucratic Performance at the UPT SAMSAT Office in Makassar City

Muh. Fadli Azhimiasgar (E011181340). Kinerja Birokrasi Publik Di Kantor UPT SAMSAT Makassar. XI + 85 Halaman +16 Gambar + 5 Tabel + Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing Oleh Dr. Muhammad Yunus, MA dan Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Bagaimana kinerja birokrasi publik di Kantor UPT SAMSAT Kota Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif guna menganalisa dan menggambarkan dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian, yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara di lapangan. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari Dwiyanto (2002), yang terdiri dari 5 komponen, yaitu: (1) Produktivitas; (2) Kualitas Layanan; (3) Responsivitas; (4) Responsibilitas; (5) Akuntabilitas;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi publik di UPT SAMSAT Makassar dapat dikatakan sudah baik namun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan 5 komponen penilaian. Dimana untuk komponen Produktivitas UPT SAMSAT Makassar berperan penting dalam mendukung penerimaan pajak daerah di Sulawesi Selatan. Pada kualitas layanan Masih ada masyarakat yang mengalami kendala dalam mendapatkan informasi yang jelas terkait prosedur, persyaratan, biaya layanan, serta masih ditemukan isu pungli pada proses layanan di UPT SAMSAT Makassar. Selanjutnya, UPT SAMSAT Makassar telah menunjukkan responsivitas yang cukup baik dalam memberikan kemudahan akses informasi layanan kepada masyarakat. Pada komponen responsibilitas UPT SAMSAT sudah berjalan dengan baik dengan memberikan kinerja pelayanannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, namun masih terdapat keluhan dan ulasan masyarakat mengenai biaya-biaya yang tidak seharusnya dibayarkan menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kinerja serta responsibilitas dalam komponen biaya/tarif yang tercantum dalam standar operasional pelayanan. UPT SAMSAT telah memahami pentingnya akuntabilitas dalam mengukur kinerja birokrasi publik. Transparansi melalui sistem informasi, terutama melalui media sosial resmi, telah diterapkan dengan baik, juga telah menunjukkan upaya yang baik dalam hal pertanggungjawaban kepada stakeholder, khususnya dengan melakukan pertemuan rutin dengan Bapenda Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Kinerja, Birokrasi Publik