Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Audit Kepatuhan Syariah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar = Analysis the Role of the Sharia Supervisory Board on Sharia Compliance Audit at PT. Bank Sulselbar Islamic Business Unit

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Audit Kepatuhan Syariah dengan mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Sulselbar. Penelitian ini berfokus kepada 4 masalah utama yaitu prosedur kerja, kualifikasi dan independensi dari DPS dalam memberikan pernyataan kesesuaian syariah pada UUS Bank Sulselbar serta kepatuhan syariah mekanisme setiap produk setelah diawasi oleh DPS. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunnakan pendekatan deskriptif yang jenis datanya berupada data sekunder dan data primer. Data penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang nantinya akan diolah menggunakan teknik pengelolahan data model Miles dan Huberman. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam praktik Audit Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) sudah cukup optimal jika dinilai berdasarkan SOP yang diterapkan dan masih kurang optimal jika dinilai berdasarkan praktik kerjanya dilapangan. Keoptimalan diperoleh setelah melihat prosedur kerja yang digunakan oleh DPS yang merujuk pada berbagai regulasi yang mengatur terkait DPS di LKS, juga pada independensi dan kualifikasi DPS yang kriterianya sudah diatur dalam RUPS, serta mekanisme setiap produk yang SOPnya sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Sedangkan untuk ketidak optimalannya diperoleh dari hasil analisis terkait prosedur pengawasan akan mekanisme setiap produk yaitu menggunakan dua metode yang masih kurang efektif yaitu uji petik yang tidak dilakukan secara rutin perbulannya dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan melalui dokumen yang dikirimkan oleh setiap cabang syariah. Implikasi penelitian ini yaitu bentuk pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap produk yang sudah berjalan sebaiknya lebih rutin lagi untuk dilakukan evaluasi oleh DPS karena besarnya potensi penyimpangan akan produk tersebut dan juga sebagai bentuk tanggung jawab DPS terhadap opini kepatuhan yang dikeluarkannya sehingga bisa lebih dipercaya. Karena peran DPS bukan hanya pada kepatuhan mekanisme akad pada SOP saja namun juga harus memberikan jaminan kepatuhan akan praktik pelaksanaan akad tersebut di LKS.

Keywords : Audit, Dewan Pengawas, Kepatuhan, Syariah