Public Trust dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep = Public Trust In Regional Population And Civil Registry Office For Their Service On Making The Residents’ Identity Cards In Pangkep

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari peningkatan kredibilitas suatu pelayanan dalam masyarakat. Dan sebaliknya, penyelenggaraan pelayanan publik yang kurang baik, maka lambat laun akan membuat masyarakat menjadi enggan percaya dengan lembaga tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep selaku instansi pelaksana administrasi kependudukan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sama dan profesional. Namun, kenyataannya pelayanan KTP masih kurang dan menimbulkan banyak keluhan serta berdampak pada kepercayaan masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis komitmen yang kredibel, Ketulusan, Kejujuran, Kompetensi, dan Keadilan dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber langsung dari informan dan data sekunder yang bersumber dari dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Public Trust dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep yang diukur menggunakan 5 (lima) indikator menurut Kim (2005) yaitu komitmen yang kredibel, dan ketulusan sudah tergolong baik. Terbukti dengan kesesuaian standar prosedur serta pemberian pelayanan sesuai dengan jam pelayanan, tidak adanya niat terselubung pegawai dalam memberikan pelayanan dan menghargai pemohon. Sedangkan, indikator Kejujuran, Kompetensi, dan Keadilan belum maksimal karena kurang terbukanya pegawai terkait informasi dan belum adanya inisiatif untuk memberitahukan informasi kepada pemohon, terdapat pegawai yang kurang cermat dan teliti dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi kesalahan dalam pemeriksaan berkas dan pencetakan KTP, serta terdapat pegawai yang mewajarkan nepotisme dalam pelayanan dan beberapa kenalan pemohon yang mengalami diskriminasi sehingga merekomendasikan untuk menghubungi atau menggunakan “orang dalam”. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep perlu lebih terbuka kepada pemohon dengan memanfaatkan media sosial dan berkomunikasi dengan pemohon.

Keywords: Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kepercayaan Publik