Tinjauan Yuridis Surat Edaran Walikota Makassar No.551/377/S.edar/BKPSDMD/IX/2022 Terkait Penggunaan Jasa Transportasi Umum Berbasis Online Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar = Legal Review of Makassar City Mayor's Circular No.551/377/S.edar/BKPSDMD/IX/2022 Regarding the Use of Online-Based Public Transportation Within the Scope of Makassar City Government

Muhammad Reza Chabirzada Azzuhri (B021191091) dengan judul “Tinjauan Yuridis Surat Edaran Walikota Makassar No.551/377/S.edar/BKPSDMD/IX/2022 Terkait Penggunaan Jasa Transportasi Umum Berbasis Online Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar”. Di bawah bimbingan (Aminuddin Ilmar) sebagai pembimbing utama, dan (Arini Nur annisa) sebagai pembimbing pendamping.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Walikota Makassar dalam mengeluarkan surat edaran mengenai penggunaan transportasi umum berbasis online dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya surat edaran ini.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (Kamus bahasa). Dimana setelah bahan hukum diperoleh maka selanjutnya akan diolah dan dianalisis, sehingga menghasilkan subtansi materi yang baik dan bukan hanya deskripsi semata.Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Dasar pertimbangan utamanya adalah Walikota Makassar berwenang membentuk surat edaran karena asas kewenangan bebas yang dimilikinya. Secara sosiologis surat edaran ini muncul untuk mengendalikan inflasi dan pengurangan penggunaan BBM. (2) akibat hukum dari adanya surat edaran ini adalah seluruh pegawai lingkup pemerintah wajib melaksanakan semua arahan dalam surat edaran serta dapat dibatalkan karena tidak memperhatikan asas ketidakberpihakan dan asas kepentingan umum serta dalam pemberlakuan suatu tindakan hukum oleh Satpol PP dikategorikan sebagai Tindakan sewenang-wenang.

Kata Kunci: Surat edaran, Pemerintah, Jasa transportasi online