TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG MENGALAMI BENCANA ALAM DI KOTA PALU

BSTRAK ANDI NUR REZKY LESTARI, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah yang Mengalami Bencana Alam di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tangah. (dibimbing Sri Susyanti dan Kahar Lahae). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui status hukum tanah sengketa yang mengalami bencana alam di kota palu dan Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan penegak hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang mengalami bencana alam di kota palu. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan menggunakan tipe penilitian yuridis-empiris. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data diolah berdasarkan rumusan masalah secara kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) untuk mengetahui timbulnya sengketa tanah yang diakibatkan bencana alam di Kecamatan palu barat dengan mengajukan mediasi kembali. Bila mediasi telah selesai dengan membuat kesepakatan-kesepakatan para pihak maka hakim dapat membuat Penetapan Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial, sama dengan halnya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dalam penetapan akta perdamaian mengandung irah-irah %u201CDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa%u201D tetapi bila objek hukum atau tanahnya dapat ditemukan lagi maka para pihak tetap melanjutkan perkara dengan cara melakukan pengukuran kembali maupun pengembalian batas-batas tanah. (2) peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang mengalami bencana alam, yaitu membuat produk hukum. Produk hukum berupa peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kewenangan pemerintah sebagai penanggung jawab, yaitu Penetapan kebijakan penanggulanan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Peranan Penegak hukum, yaitu bekerja sama dengan BPN dan BPBD Kota Palu untuk melakukan pengawasan saat membuat batas-batasan tanah, melakukan pengawasan pengukuran kembali terhadap tanah yang bersengketa, dan juga menjadi penengah bila terjadi konflik antara pihak-pihak pada saat proses pelaksanaan di lapangan.