TATA KELOLA KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN MALAKA 01 HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS = Institutional Governance Of The Malacca Forest Farmers Group 01 Community Forestry In The New Cenrana Village Cenrana Sub-District Maros District

Keberadaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dinilai sangat penting, karena dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi pengelolaan hutan agar tetap lestari. Salah satunya KTH Malaka 01 yang telah mendapatkan persetujuan usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan tata kelola kelembagaan dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat pengelolaan HKm. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Mei 2022 di kawasan HKm Desa Cenrana Baru. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Data diperoleh diidentifikasi melalui tabel kriteria dan indikator penilaian kemampuan tata kelola, kemudian dianalisis melalui metode Force Field Analysis (FFA) dan Analysis Hierarki Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kelembagaan KTH Malaka 01 dikategorikan tidak baik atau dikatakan masih belum optimal dilakukan, hal ini dilihat pada tiga aspek yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Berdasarkan hasil analisis FFA dilihat dari faktor pendorong pada aspek kelola kelembagaan, pengelolaan HKm terdiri atas persetujuan IUPHKm yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan dengan berbagai kebijakan, adanya struktur kepengurusan kelompok yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kelompok, dan adanya pendamping yang berkontribusi pada setiap kegiatan. Aspek kelola kawasan meliputi potensi jasa lingkungan yang mampu dikembangkan sebagai tempat wisata dan sarana prasarana yang tersedia yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan HKm khususnya pada penyadapan getah pinus. Aspek kelola usaha yaitu adanya kerjasama KTH Malaka 01 dengan PT.Adimitra Pinus Utama (APU) dalam pengeloaan HKm. Sedangkan Faktor penghambat pada aspek kelola kelembagaan diantaranya pertemuan KTH tidak rutin dikarenakan tidak adanya jadwal pertemuan yang melibatkan anggota kelompok untuk membuat kesepakatan bersama, pendamping tidak aktif mengontrol dan mendorong anggota untuk lebih aktif dalam kelompok. Aspek kelola kawasan meliputi partisipasi pengurus dan anggota dalam kegiatan belum optimal, tanaman agroforestri belum dikembangkan disebabkan adanya gangguan hewan liar, serta aspek kelola usaha yaitu, anggota KTH belum memiliki pengetahuan dalam mengembangkan unit usaha.

Keywords : Kelompok Tani Hutan, Kelembagaan, Tata Kelola, Hutan Kemasyarakatan, FFA