ARAHAN PENATAAN SARANA SOSIAL EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS BERBASIS KONSEP 15 MINUTE CITY DI KAWASAN SUBURBAN KOTA MAKASSAR

Kota sebagai pusat pelayanan kebanyakan berkembang mengutamakan pembangunan fungsional yang cenderung tidak terpola dan terstruktur (urban sprawl) menimbulkan permasalahan pembangunan dimana pembangunan terjadi secara melompat-lompat (leapfrog) khususnya di kawasan suburban, dan terpisah dari pelayanan sarana sosial ekonomi serta tidak adanya keterkaitan dengan lahan yang telah terbangun sebelumnya. Dampaknya mobilitas dan aksesibilitas pergerakan masyarakat cenderung bergantung pada penggunaan transportasi, dimana masyarakat harus mengorbankan kualitas kehidupannya untuk beradaptasi dengan struktur/sistem perkotaan yang ada. Inilah yang mendasari penelitian ini dimana konsep 15 minute city hadir sebagai solusi tepat dimana pelayanan sosial ekonomi dan fungsi perkotaan harus hadir dalam skala lingkungan. Dalam mewujudkan konsep ini maka dilakukan penelitian awal dengan tujuan 1) Mengetahui parameter determinan aksesibilitas pelayanan sarana sosial ekonomi berdasarkan konsep 15 minute city; 2) Mengetahui gambaran eksisting kawasan suburban Kota Makassar menerapkan konsep 15 minute city berdasarkan parameter determinan; 3) Mengetahui arahan penataan lokasi saranan sosial ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan perkotaan berdasarkan konsep 15 minute city di kawasan suburban Kota Makassar. Metode yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP), spasial berbasis hexagon grid data map, dan analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan terdapat 8 parameter determinan dimana pelayanan transportasi serta ketersediaan jalur pejalan kaki dan RTH menjadi parameter dengan nilai yang paling tinggi yaitu 24% dan 23%. Terdapat 18,2% permukiman dengan nilai aksesibilitas rendah dan sangat rendah, 16,5% sedang, dan 65,3% tinggi dan sangat tinggi. Arahan kemudian diberikan berdasarkan nilai aksesibilitas yakni 1) Sentralisasi dan pemerataan pelayanan sarana sosial ekonomi; 2) Peningkatan konektivitas jalur pejalan kaki dan RTH lingkungan; 3) Pemodelan hirarki pelayanan transportasi lingkup lokal maupun kota; dan 4) Implementasi ruang multifungsi.