KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI AKIBAT DUALISME KEPENGURUSAN

ANDI UMI PRATIWI. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan
Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan (dibimbing oleh Anwar
Borahima dan Winner Sitorus).
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan legalitas
yayasan akibat dualisme kepengurusan serta menjelaskan dan
menemukan penyelesaian dualisme kepengurusan terhadap pengelolaan
yayasan perguruan tinggi. Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan
mengumpulkan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder dilengkapi dengan wawancara untuk mengkonfirmasi. Pada
penelitian hukum ini digunakan studi dokumenter. Studi dokumenter
merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen
seperti, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan
maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, dan juga melalui wawancara
pihak terkait, Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer
maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan
landasan teori kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum lahirnya PP No 2
Tahun 2013, maka secara hukum kedua yayasan bukan merupakan
penyelenggara sah Universitas Lakidende karena tidak memenuhi syarat
secara hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UU Yayasan. Dengan
adanya PP Nomor 2 Tahun 2013 ini memberi kemungkinan timbulnya
masalah baru, Yayasan Lakidende yang semula sudah tidak sah karena
tidak menyesuaikan anggaran dasarnya mempunyai dasar yang kuat untuk
kembali mengambil alih penyelenggaraan Universitas Lakidende, karena
berdasarkani PP Nomor 2 Tahun 2013 bahwa selama yayasan masih
menyelenggarakan kegiatan yayasan selama 5 tahun terakhir dan selama
yayasan belum dibubarkan oleh pihak yang berkepentingan maka Yayasan
Lakidende dapat kembali mengambil alih penyelenggaraan yayasan
tersebut. Hanya hingga hari ini penyelenggaraan universitas masih berada
dalam penyelenggaraan Yayasan Lakidende Razak Porosi karena
pertimbangan dari beberapa aspek oleh Kopertis. Sedangkan untuk
yayasan dari Universitas Veteran Republik Indonesia, dan yayasan dari
Unversitas Satria Makassar, tetap dapat melakukan kegiatannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dan penyelesaian dualisme kepengurusan
terhadap pengelolaan yayasan perguruan tinggi yaitu dengan cara mediasi
untuk mencapai mufakat, jikalau tidak tercapai kemufakatan, maka Kopertis
sebagai perpanjangan tangan Dikti akan mengambil alih penyelesaian
dualism tersebut.
Kata kunci : Dualisme Kepengurusan, Yayasan.