PERTANGGUNG JAWAN PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI SISTIM E-PROCURENMEN

Tantu.“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SISTIM E-PROCUREMENT” (dibimbing oleh
Andi Muhammad Sofyan,Sukri Akub dan Syamsul Bachri).
Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis Sejauhmana
pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui e-procurement serta
mengurai Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui e�procurement Untuk menemukan konsep baru bentuk pengadaan yang ideal dengan
sistem e-procurement.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif�empiris dengan mengabstraksi bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun
tersier dengan pendekatan kualitatif. penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang
mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas
hukum Selanjutnya dianalisis dengan metode, inventarisasi, identifikasi, klasifikasi,
sistematisasi dan interpretasi.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah di
Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi pasca berlakunya Perpres No.4 Tahun 2015
(perubahan keempat Perpres No.54 Tahun 2010) masih dibayangi tingginya angka
korupsi. Beberapa perubahan dalam Perpres tersebut belum mampu menekan secara
signifikan kasus Tipikor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Data KPK dan
Kepolisian menunjukan, praktik tindak pidana di sektor PBJP masih cukup tinggi
sepanjang tahun 2010 hingga 2017.
Penerapan e-tendering, e-purchassing dan e-katalog melalui Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum mampu menghilangkan kolusi yang terjadi
dalam proses PBJP di daerah.Sumberdaya ULP dan LPSE berasal dari pegawai negeri
sipil/aparatur sipil Negara yang berada didalam struktur Pemda dimana PBJP tersebut
diselenggarakan. Pengawasan terhadap proses PBJP yang diselenggarakan juga
masih “lokal sentris”, oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah/Inspektorat, yang juga
menjadi bagian dari struktur birokrasi Pemda. Sehingga pengawasan yang dilakukan
tidak efektif, masih menyisakan celah intervensi oleh kepala daerah, DPR, atau
kelompok kepentingan lain dalam proses PBJP.
Melalui revisi Perpres PBJ dan Perpres LKPP, ULP/UKPBJ di daerah dilebur
kedalam LKPP yang akan dibentuk di setiap Prop/Kab/Kota di seluruh Indonesia (LKPP
Perwakilan). Demikian pula dengan lembaga pengawas independen yang akan
dibentuk di setiap prop untuk mengawasi proses PBJ yang dilakukan oleh LKPP
Perwakilan.
Kata kunci : Independen,Profesionalitas,Integritas,Transparan,Akuntabel