IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR BUPATI MAROS

Salah satu penyebab masalah kesehatan di Indonesia adalah
perilaku merokok. Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan
komponen utama kebijakan pengendalian tembakau. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor
Bupati Maros berdasarkan variabel implementasi kebijakan George C.
Edwards III.
Penelitian menggunakan desain deskriptif analitik dengan
pendekatan cross sectional study. Sebagai data pendukung dilakukan
wawancara mendalam. Sampel berjumlah 188 orang dari 196 populasi
dan informan 10 orang. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara
mendalam. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan
uji chi square untuk data kuantitatif dan penyajian data emik, data etik dan
penarikan kesimpulan untuk data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berhubungan dengan
implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros adalah disposisi (p
value = 0,040), sedangkan variabel lainnya yaitu komunikasi (p value =
0,145), sumber daya (p value = 0,716) dan struktur birokrasi (p value =
0,891) menunjukkan tidak ada hubungan terhadap implementasi kebijakan
KTR. Setelah analisis diketahui bahwa 56,9% responden menyatakan
implementasi KTR di Kantor Bupati Maros berhasil. Hasil wawancara
mendalam menunjukkan pada umumnya informan menilai implementasi
kebijakan KTR berhasil. Namun penerapan sanksi belum pernah
diterapkan, maka diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Maros lebih
tegas menerapkan sanksi bagi pegawai yang melanggar kebijakan KTR.