POLITIK LINGKUNGAN HIDUP (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tambang Galian Industri Batuan di Kabupaten Luwu Timur) = Environmental Politics (Study on Environmental Management Policy in the Mining Industry of the Rock Industry in Kabupaten Luwu Timur).

Politik Lingkungan Hidup (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Tambang Galian Industri Batuan Di Kabupaten Luwu Timur). Di Bawah Bimbingan Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si. Dan Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara serta memperbaiki mutuh lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pemerintah memiliki kewenangan mengelola wilayahnya sendiri. Untuk itu pemerintah berupaya mengeluarkan perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungaan hidup untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan manusia Serta mengatur pengelolaan lingkungan hidup tersebut.
Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kab. Luwu Timur dalam mengatasi permasalahan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh penambang pasir. Penelitian ini menguraikan mulau dari pemilihan lokasi, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data yang sangat membantu dalam penelitian ini. Untuk lokasi dalam penelitian ini di Kab. Luwu Timur yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Sehingga dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancar mendalam sekaligus dokumentasi untuk menunjang kejelasannya hasil dari penelitian tersebut.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan Hidup dan masyarakat, adapun implementasi kebijakan tersebut sudah dilaksanakan oleh pemerintah namun pihak pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, dikarena adanya faktor-faktor seperti komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, akan tetapi yang paling mendoninasi kebijakan ini tidak terimplementasi dengan baik karena adanya perubahan pradigma dalam kewenangan pemerintah daerah dimana perda ini di buat oleh pemerintah daerah akan tetapi kewenangan secara mutlak berada di pemerintah provinsi. Artinya kewenangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan perda tersebut sehingga hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya penambang pasir yang mengelolah lingkungan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hidup.

Kata Kunci : Kebijakan Lingkungan Hidup, Implementasi
kebijakan.