PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN KIMIA FORMALIN PADA HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut.
Tipe penelitian ini adalah yuridis empirik. Penelitian dilakukan di Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpolair Polda Sulsel), Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Makassar. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut dilakukan melalui proses pembinaan dan pengawasan secara berkala sebagai upaya pencegahan. Apabila tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut terjadi, maka penindakan dilakukan oleh penyidik kepolisian pada Ditpolair Polda Sulsel dan penyidik PNS Dinas Kelautan dan Perikanan serta penyidik PNS dari BPOM; 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut belum dapat berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang pembagian kewenangan antar instansi terkait, koordinasi antar penegak hukum yang belum terjalin dengan baik, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan selaku konsumen.