FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DRT/1951

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum pidana dalam undang-undang nomor 12/Drt/1951 dalam sistem Hukum pidana di Indonesia dan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Berdasarkan analisis terhadap data penulis berkesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana undang-undang nomor 12/Drt/1951 masih belum efektif dalam rangka mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka tindak pidana yang
diputus oleh Pengadilan berkaitan dengan undang-undang nomor 12/Drt/1951, khususnya untuk Pasal 2 ayat (1) dalam hal ini segala bentuk larangan tentang senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Formulasi sanksi pidana
dalam undang-undang nomor 12/Drt/1951 masih menggunakan sistem pemidanaan Indeterminate Sentence yang tidak menentukan batas minimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi ini kurang dapat mencegah dilakukan suatu tindak pidana, karena berdasarkan hasil penelitian penulis, sanksi yang dijatuhkan
terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang nomor 12/Drt/1951relatif ringan dan masih jauh dari ambang batas maksimum sanksi yang diatur.