EKSISTENSI SURAT PELEPASAN TANAH ADAT DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PAPUA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Surat
Pelepasan terhadap Pemegang Sertifikat tanpa Surat Pelepasan Hak Atas tanah dari Kepala Keret dan Untuk mengetahui pertanggungjawaban atas Sertifikat yang telah terbit tanpa Surat Pelepasan Hak Atas tanah dari Kepala Keret.
Sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data
dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literature. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan pendekatan analisis kualitatif kesimpulan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Eksistensi dari Surat
Pelepasan Tanah Adat di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap masih ada dan tetap diberlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum masyarakat adat setempat. Akibat hukum terhadap sertipikat yang terbit tanpa adanya Surat Pelepasan Tanah Adat dari Kepala Keret dan diketahui oleh Ondoafi dan Dewan Adat maka pengakuan masyarakat hukum adat tidak mengakui secara hukum adat bahwa sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila diperhadapkan dengan hukum adat dan dapat dibatalkan secara Yuridis Sosiologis. Adapun jika ada
Surat Pelepasan yang keluar namun bukan Kepala Keret yang menyetujui maka Surat Pelepasan tersebut juga tidak sah dimata hukum adat.
2).Pertanggungjawaban terhadap munculnya sertipikat tanpa adanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Kepala Keret dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pribadi dari beberapa pihak yaitu Masyarakat Adat yang mengalihkan tanah adat tanpa ada Surat Pelepasan, dan Pegawai Kantor Pertanahan secara individu/pribadi dimana terdapat pegawai yang tidak bertanggung jawab yang menerbitkan sertipikat tidak sesuai dengan prosedural proses peralihan pendaftaran tanah karena ada permainan yang mebuat sertipikat tersebut
terbit namun tidak terdaftar atau tidak berlaku.