Basri, Rizka Dwi Anugrah (2023) Implementasi Pengawasan Dinas Kehutanan Terhadap Penyadapan Getah Pinus Di Kawasan Biringpanting Kabupaten Gowa. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of B021181031_skripsi_11-05-2023 bab 1-3.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181031_skripsi_11-05-2023 bab 1-3.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of B021181031_skripsi_11-05-2023 cover1.jpg]](/28016/2.hassmallThumbnailVersion/B021181031_skripsi_11-05-2023%20cover1.jpg)
![](/28016/2.haspreviewThumbnailVersion/B021181031_skripsi_11-05-2023%20cover1.jpg)
B021181031_skripsi_11-05-2023 cover1.jpg
Download (246kB) | Preview
![[thumbnail of B021181031_skripsi_11-05-2023 dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181031_skripsi_11-05-2023 dp.pdf
Download (185kB)
![[thumbnail of B021181031_skripsi_11-05-2023.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181031_skripsi_11-05-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2026.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
RIZKA DWI ANUGRAH BASRI (B021181031) “IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS KEHUTANAN TERHADAP PENYADAPAN GETAH PINUS DI KAWASAN BIRINGPANTING KABUPATEN GOWA”. Dibawah bimbingan A. M. Yunus Wahid sebagai Pembimbing I dan Muhammad Zulfan Hakim sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Kehutanan terhadap penyadapan getah pinus di Kawasan Biringpanting Kabupaten Gowa serta mekanisme penetapan sanksi bagi petani yang meenyadap getah pinus tidak sesuai dengan kriteria dan standar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan kawasan hutan wilayah Biringpanting Kabupaten Gowa dengan jenis dan sumber data yang digunakan bersifat primer dan sekunder yang menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara (interview) kepada narasumber yang telah ditentukanyang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap penyadapan getah pinus dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan pengawasan secara tidak langsung yaitu laporan yang wajib dibuat pemegang izin kemudian diperiksa. Namun pengawasan yang dilakukan belum maksimal hal ini dibuktikan dengan halis penelitian penulis bahwa di lapangan masih terdapat kerusakan hutan akibat penyadapan getah pinus. (2) Penetapan/Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku perusakan hutan berdasarkan PP Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 yaitu, Teguran Tertulis, Denda Administratif, Pembekuan PBPH, dan Pencabutan PBPH.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Kamaluddin |
Date Deposited: | 27 Sep 2023 08:06 |
Last Modified: | 27 Sep 2023 08:06 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/28016 |