KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUNTITAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK TUJUAN SEKSUAL

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual, dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan dan Hijrah Adhyanti Mirzana.
Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis kriteria dalam prespektif hukum pidana tindak pidana penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual; 2) untuk mengkaji dan merekonstruksi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penguntitan untuk tujuan seksual.
Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang berupa perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam penelitian, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan yang bertujuan untuk mengasumsikan persamaan. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu data primer dan skunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil yang diperoleh secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kriteria tindak pidana penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual ialah melacak secara diam-diam, mengikuti atau mengamati seseorang secara berulang dan terus menerus karena obsesi atau kekacauan untuk mengancam, melecehkan, atau mencoba mengintimidasi seseorang melalui internet atau alat teknologi informasi elektronik lain yang menimbulkan ketakutan dan kegelisahan atas terror dan intimidasi bagi korbannya. 2) Kebijakan hukum pidana konsep formulasi tindak pidana yaitu setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain diketahuinya atau sepatutnya diketahuinya akan menyebabkan orang itu terganggu, gelisah atau takut yang dilakukan secara berturut-turut dalam waktu tertentu menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual dan pemidanaan yang dapat dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, Undang-undang ITE, dan Undang-undang Pornografi sehingga Undang-undang TPKS hanya melanjutkan pengertian penguntitan untuk tujuan seksual.