TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DISKRESI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

idis Penggunaan Diskresi Pada Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan”. (Dibimbing oleh Abdul Razak, Pembimbing
I dan Anshori Ilyas Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan diskresi dan
mengetahui implikasi penggunaan diskresi pada pengelolaan keuangan
daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi
Selatan tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bagian
anggaran, Biro Hukum dan HAM bagian perundang-undangan, dan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki keterkaitan langsung dengan
objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan konsep, undang-undang, dan kasus. Teknik pengumpulan
data dengan studi kepustakaan dan lapangan yang hasilnya dianalisis
dengan memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek
yang dibahas secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan
diskresi oleh Gubernur pada pengelolaan keuangan daerah sah
berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e PP No. 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan prosedur dalam Pasal 2,
3 dan 4 Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga untuk
Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Gangguan Keamanan serta
Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Diskresi yang
dilakukan Gubernur termasuk ruang lingkup undang-undang memberikan
pilihan sebagaimana maksud Pasal 23 huruf a UU AP. (2) Implikasi
penggunaan diskresi pada pengelolaan keuangan daerah khususnya
belanja tidak terduga yang sebelumnya peruntukannya belum jelas
akhirnya menjadi konkret, yaitu untuk kegiatan antisipasi gangguan dan
hambatan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sulawesi
Selatan serta perayaan natal dan tahun baru 2019. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa penggunaan diskresi pada pengelolaan keuangan
daerah penting untuk dilakukan sebagai penopang jalannya
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab ketidakjelasan pada
pengelolaannya akan menghambat jalannya pemerintahan. Untuk itu
diperlukan diskresi pada pengelolaan keuangan daerah.