Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan Mobile Payment of Sale (MPOS) Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai = Supervision of the Regional Revenue Agency in the Use of Restaurant Tax Mobile Payment of Sale (MPOS) in Sinjai Regency

Tenri Ajeng (E011191004). Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan Mobile Payment of Sale (MPOS) Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai. XVI + 106 Halaman + 4 Gambar + 4 Tabel + 1 Grafik + 45 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing oleh Dr. Gita Susanti, M.Si. dan Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc.

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam sebuah pelayanan publik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa realita yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan standar yang seharusnya. Dari hasil pengawasan tersebut, juga akan menjadi dasar evaluasi dalam hal perbaikan organisasi kedepannya. Pada penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam penggunaan Mobile Payment of Sale (MPOS) pajak restoran di Kabupaten Sinjai. Fokus dalam penelitian ini adalah para pemilik rumah makan yan telah menggunakan sistem Mobile Payment of Sale (MPOS), masyarakat, serta Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang menangani penggunaan MPOS tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran informasi yang menyeluruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam penggunaan Mobile Payment of Sale (MPOS) pajak restoran di Kabupaten Sinjai jika diukur menggunakan 5 (lima) indikator pengawasan efektif menurut Handoko (2017) yaitu akurat, tepat waktu, realistik secara ekonomis, terpusat pada titik pengawasan strategis, dan diterima oleh para anggota organisasi dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaan pengawasan MPOS terhadap Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dilihat dari masih ditemukannya warung-warung yang tidak maksimal dalam menggunakan MPOS ketika tidak diawasi. Hal ini juga semakin diperkuat oleh pengakuan pihak pemilik rumah makan yang mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang keberatan jika dibebankan pajak 10% karena pemahaman masyarakat yang juga masih kurang dengan adanya ketentuan pajak tersebut. Akan tetapi, keberadaan MPOS ini sendiri telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci: Pengawasan, Mobile Payment of Sale (MPOS), Pajak Restoran, Badan Pendapatan Daerah