Kebijakan Pengelolaan Tanah Swapraja di Bone 1931-1960 = The Management Policy of Self-rule Land in Bone 1931-1960

ABSTRAK
Nurhazizah, “Kebijakan Pengelolaan Tanah Swapraja di Bone 1931-1960”, dibimbing oleh Dr. Nahdia Nur, M.Hum dan Andi Lili Evita, S.S, M.Hum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan tanah swapraja di Bone dalam dua periode pelaksanaan, ditinjau dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dengan perubahan yang terjadi pada masing-masing era, yaitu pengelolaan tanah swapraja pada masa kolonial (1931-1945) dan pengelolaan tanah swapraja setelah kemerdekaan (1945-1960), beserta dengan dampaknya terhadap masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tema kajian sosial agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan kebijakan pada setiap masa pemerintahan. Pada masa kolonial, kebijakan Pemerintah Swapraja Bone, yaitu melakukan pengalihan terhadap sebagian besar tanah-tanah ornament menjadi tanah jabatan serta melakukan pemungutan pajak tanah kepada masyarakat. Adapun setelah kemerdekaan, pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap pengelolaan tanah dengan melakukan reformasi agraria, yaitu mengesahkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH 1960). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Diktum IV, menetapkan bahwa tanah-tanah swapraja dihapuskan dan beralih menjadi tanah negara. Meskipun telah terjadi perubahan pada sistem kebijakan, akan tetapi dampak terhadap masyarakat masih tetap sama. Masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial masih menjadi masalah utama yang dialami oleh masyarakat dan pemerintah masih belum berhasil menangani hal tersebut.

Keywords : Kebijakan, Pengelolaan Tanah,Swapraja Bone