KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK INDONESIA (STUDI KASUS TENTANG PEROLEHAN SUARA PEREMPUAN PADA PARTAI DEMOKRASI NDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MAKASSAR)

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik, terutama pada kontestasi Pemilu masih sangat kurang dan menjadi penting untuk ditingkatkan dalam upaya mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Opsi kebijakan yang menjadi pilihan utama adalah Kebijakan afirmasi (affirmative action). Adanya peraturan yang mengharuskan paling sedikit keterwakilan 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif maupun pengurus partai perempuan mengharuskan partai politik mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi aturan tersebut tanpa mengurangi kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola rekrutmen caleg perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Kota Makassar tahun 2019 dalam memenuhi affirmative action. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analsis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPC PDIP Kota Makassar pada pemilu 2019 terbuka (untuk kader dan non-kader) dengan tahapan rekrutmen terhadap calon legislatif perempuan yaitu pertama dengan cara melalui penjaringan dari pengurus anggota partai di DPC, dari tingkat anggota partai dalam tingkat kecamatan melalui PAC, dan pengurus ranting dan setelah dilakukan penjaringan dilakukan penyaringan dan verifikasi serta penentuan. Partisipasi perempuan dalam calon Legislatif Partai PDI Perjuangan Kota Makassar sebesar 34 %. Partai PDI Perjuangan Kota Makassar mendapat total perolehan suara sebanyak 63.864 dan berhasil mendapat 6 kursi di DPRD Kota Makassar. Dari 6 kursi di DPRD Kota Makassar, yang menjadi anggota legislatif perempuan di Kota Makassar yaitu sebanyak 2 orang atau sekitar 33 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan sudah melaksanakan ketentuan keterwakilan caleg perempuan sebesar 30% sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nilai-nilai sosial budaya, yaitu stereotype atau pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik di Kota Makassar.