PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA

MUHAMMAD FACHREZA PARAPE (B012181050). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (Dibimbing oleh Muhadar dan Musakkir).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.
Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Bahwa mekanisme pelaksanaan rehabilitasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa berdasarkan Pasal 5 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdapat tahapan yang tidak diikuti oleh WBP yang menjalani rehabilitasi, yaitu skrining dan asesmen yang merupakan dasar untuk menentukan diagnosis serta rencana terapi yang sesuai untuk individu yang bersangkutan. Bentuk layanan rehabilitasi yang diberikan oleh WBP hanya menyediakan rehabilitasi sosial dengan metode Therapeutic Community dan tidak ada bentuk pelayanan rehabilitasi medis yang dilakukan, dan (2) Bahwa kendala-kendala pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa yaitu dalam faktor pendukung pelayanan rehabilitasi berupa struktur hukum yang menyangkut petugas pemasyarakatan dan petugas ahli masih kekurangan jumlah personil, serta sarana dan prasarana seperti blok hunian yang kapasitasnya tidak sebanding dengan peserta rehabilitasi sehingga tidak ada pemisahan penanganan yang dilakukan. Dalam aspek substansi hukum berupa petunjuk teknis yang diberikan masih dalam bentuk umum dan belum ada panduan khusus yang lebih bervariatif sehingga WBP merasa jenuh. Dan aspek kultur hukum yang hidup di lingkungan dalam Lapas para WBP telah diberikan pembinaan pada diri sendiri untuk taat, disiplin, dan bertanggungjawab terhadap aturan yang ditetapkan untuk dapat diterapkan menjadi kebiasaan perilaku normal yang dapat diterima di tengah lingkungan masyarakat biasa.