Tinjauan Yuridis Peran Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Malpraktik

Penelitian ini bertujuan untuk 1). menganalisis pengaturan hukum terkait dengan peran organisasi profesi persatuan perawat nasional Indonesia dalam menangani permasalahan dan penyelesian perkara indikasi malpraktik. dan 2). Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi terkait dengan peran Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam menangani Permasalahan dan Penyelesaian Perkara Indikasi Malpraktik.
Metode penelitian yan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk melengkapi bahan-bahan hukum yang dikumpulkan maka dilakukan wawancara dengan para pakar atau narasumber yang dipilih berdasarkan otoritas yang dijalankan terkait pada penulisan ini. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif yaitu mengidentifikasikan bahan hukum primer dan sekunder yang akan dilakukan dalam menganalisis permasalahan dalam rangkaian tahapan pegolahan dengan melakukan inventarisasi, sistematisasi untuk mempermudah menganalisis permasalahan penelitian ini.
Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1). Pengaturan hukum terkait dengan peran organisasi profesi persatuan perawat nasional indonesia dalam upaya penyelesaian perkara malpraktik yang melibatkan perawat sampai dengan saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun belum spesifik menyebutkan terkait dengan peran serta organisasi persatuan perawat nasional indonesia terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara malpraktik dalam ruang lingkup peradilan pidana melainkan hanya sebatas persoalan etik. 2). Faktor - Faktor yang mempengaruhi terkait dengan peran organisasi profesi persatuan perawat nasional indonesia dalam upaya penyelesaian perkara malpraktik sampai dengan saat ini adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus peran organisasi profesi persatuan perawat nasional indonesia dalam upaya penyelesaian perkara malpraktik pada ruang lingkup pidana melainkan hanya sebatas etik.