Kirana, Vidhea Cantika (2023) Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Nikah Siri. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of B011191174_skripsi_09-03-2023 cover1.jpg]](/27109/1.hassmallThumbnailVersion/B011191174_skripsi_09-03-2023%20cover1.jpg)
![](/27109/1.haspreviewThumbnailVersion/B011191174_skripsi_09-03-2023%20cover1.jpg)
B011191174_skripsi_09-03-2023 cover1.jpg
Download (214kB) | Preview
![[thumbnail of B011191174_skripsi_09-03-2023 bab 1-3.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191174_skripsi_09-03-2023 bab 1-3.pdf
Download (861kB)
![[thumbnail of B011191174_skripsi_09-03-2023 dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191174_skripsi_09-03-2023 dp.pdf
Download (400kB)
![[thumbnail of B011191174_skripsi_09-03-2023.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191174_skripsi_09-03-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2025.
Download (934kB)
Abstract (Abstrak)
VIDHEA CANTIKA KIRANA (B011191174) dengan Judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Nikah Siri”. Dibawah bimbingan Achmad S.H., M.H sebagai Pembimbing Utama dan Ismail Alrip S.H., M.Kn sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kedudukan harta bersama dalam pernikahan siri sebelum diitsbatkan dan (2) Perlindungan hukum terhadap suami atau istri nikah siri jika terjadi perceraian.
Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (syar’i) dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan yaitu analisis deksriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pernikahan siri dapat mengajukan permohonan Itsbat ke Pengadilan Agama. Permohonan Isbat dapat diterima ataupun ditolak. Ketika permohonan Itsbat diterima dan disahkan, maka kedudukan harta bersama dihitung sejak pernikahan siri itu dilakukan, dan jika terjadi perceraian pembagian harta bersama sudah diatur dalam perundang-undangan. Jika permohonan Itsbat ditolak, maka pembagian harta bersama dilakukan dengan siri juga. (2) Nikah siri adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum dan tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada salah satu pihak jika terjadi perceraian. Kedua pihak tidak akan mendapatkan hak-hak yang sama dengan pasangan yang telah menikah secara sah menurut hukum, termasuk hak atas waris, hak asuh anak dan hak atas pembagian harta bersama.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 03 Jul 2023 06:13 |
Last Modified: | 03 Jul 2023 06:13 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27109 |