Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi dengan Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan serta Khasiat Mutu (Studi Kasus : Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Sgm).

A MUH. FAUZAN ADZHANI (B011181594) dengan judul Tinjauan
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi dengan Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan serta Khasiat Mutu (Studi Kasus : Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Sgm). (Di bawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penjualan obat keras oleh perantara secara bersama-sama tanpa izin edar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan obat keras oleh perantara
secara bersama-sama tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Sgm Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif
dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan
kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini (1) kualifikasi tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta khasiat mutu dikualifikasikan ke dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi
dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta khasiat mutu berdasarkan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Sgm telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasar pada alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan baik pengakuan Terdakwa maupun keterangan para Saksi.