Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)

Putri Afifah Yushalia Faisal (B011181556) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn). Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli, dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara preskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik formil, delik komisionis, delik dolus, delik biasa, dan delik khusus. (2) Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya mengingat Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, seperti diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHPidana sehingga terbukti ada kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak ada alasan pemaaf , serta tidak adanya error in persona (syarat subjektif terpenuhi). Meskipun demikian, penulis memandang bahwasanya penerapan unsur pasal pada Tindak Pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum pada Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn tidak tepat (syarat objektif tidak terpenuhi).