Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)

Novytha Sary (B011181471) dengan Judul “Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)”. Di bawah bimbingan Aidir Amin Daud dan Iin Karita Sakharina.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan HAM Internasional dalam perlindungan Masyarakat Adat dan kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan Masyarakat Adat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data empiris diperoleh melalui wawancara terhadap Lembaga Adat, Masyarakat Adat dan Pemerintah Setempat. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan berbagai dokumen soft law, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, publikasi artikel jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip relevan melalui penelitian kepustakaan.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan HAM Internasional yang telah mengatur tentang Masyarakat Adat bukan berarti dapat mempengaruhi Indonesia dalam mengadopsi atau meratifikasi secara signifikan khususnya menggunakan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) sebagai acuan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat yang hingga saat ini belum disahkan; (2) Harmonisasi pengaturan hukum internasional dengan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan sudah seirama dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko, namun dalam realisasinya tidak ada perwujudan nilai yang di dalamnya mengedepankan hak-hak masyarakat adat dan perlindungannya dengan prinsip utama free and prior informed consent yang terkandung dalam aturan tersebut di buktikan dengan masih ada bentuk kriminalisasi kepada masyarakat adat yang memperjuangkan haknya serta kurangnya bentuk sosialisasi dan partisipasi yang dilakukan pemerintah kepada Masyarakat Adat Seko dalam Rencana Pembangunan PLTA di Kawasan adat mereka.