Integrasi Norma Hukum Pemilu dan Pilkada Melalui Kodifikasi Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ebby Ramdhani Syahri Wijaya (B011181094) dengan judul “Integrasi Norma Hukum Pemilu Dan Pilkada Melalui Kodifikasi Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Di bawah bimbingan Andi Pangerang Moenta sebagai Pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai komparasi materi muatan UU Pemilu dan UU Pilkada dan bentuk integrasi UU Pemilu dan UU Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku,jurnal, dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Ketiga bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis, sehingga akan memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan preskripsi sehingga penelitian ini tidak bersifat deskripsi semata.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Adanya perbedaan antara norma hukum Pemilu dan Pilkada sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika dikorelasikan dengan putusan MK yang menyamakan rezim Pemilu dan Pilkada. 2) Integrasi yang dilakukan menggunakan konsep kodifikasi yang akan menempatkan UU Pemilu sebagai undang-undang yang akan dijadikan dasar kodifikasi sedangkan undang-undang Pilkada hanya melengkapi atau menambah materi yang belum diatur.