TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK FIKTIF OLEH KORPORASI (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)


Ismail, Anugrah (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK FIKTIF OLEH KORPORASI (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011171396_skripsi_23-09-2022 cover1.jpg]
Preview
Image
B011171396_skripsi_23-09-2022 cover1.jpg

Download (238kB) | Preview
[thumbnail of B011171396_skripsi_23-09-2022 dapus.pdf] Text
B011171396_skripsi_23-09-2022 dapus.pdf

Download (33kB)
[thumbnail of B011171396_skripsi_23-09-2022 bab 1-2.pdf] Text
B011171396_skripsi_23-09-2022 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011171396_skripsi_23-09-2022.pdf] Text
B011171396_skripsi_23-09-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2025.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ANUGRAH ISMAIL (B011171396), Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt), dibimbing oleh Slamet Sampurno Soewondo selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana pembuatan faktur pajak fiktif yang dibebankan kepada korporasi khususnya dalam tindak pidana perpajakan pada putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan pada putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier dari berbagai macam literature yang terkait dengan objek penelitian kemudian bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: 1) Korporasi dapat diminta pertanggungjawban pidana dibidang perpajakan dan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang perpajakan didasarkan pada teori identfikasi atau direct corporate criminal liability 2) pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt telah sesuai berdasarkan pada pertimbangan yuridis normatif dengan melihat alat bukti yang sah, telah sesuai dan memenuhi unsur delik yang ada dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 03 Jul 2023 05:41
Last Modified: 03 Jul 2023 05:41
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27078

Actions (login required)

View Item
View Item