PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAl

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan prosedur pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian beserta kepustakaan yang terkait dengan hak restitusi terhadap korban tindak pidana) yang selanjutnya dianalisis secara kritis serta kualitatif untuk memberikan hasil yang menyempurnakan.

Adapun hasil penelitian ini bahwa (1) Pengaturan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2) Mengenai Prosedurnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan diatur mengenai teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat (LPSK).