TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR (STUDI KASUS MOLA TV SEBAGAI PEMEGANG HAK SIAR LIGA INGGRIS DAN LIGA JERMAN DI WILAYAH INDONESIA)

ABSTRAK

MUHAMMAD RINALDY KASIM (B012191069). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Siaran Ilegal Pada Tayangan Sepakbola Berbayar (Studi Kasus Mola TV Sebagai Pemegang Hak Siar Liga Inggris dan Liga Jerman di Wilayah Indonesia), (Dibimbing oleh Said Karim dan Judhariksawan)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindakan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar dan untuk menganalisis kedudukan hukum penyedia layanan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar berdasarkan ketentuan hukum pidana
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji penerapan norma-norma hukum positif. Yang terdiri dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan cara memperoleh dan menganalisis data sekunder dan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan cara memperoleh dan menganalisis data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1) pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindakan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta nilai-nilai yang terdapat pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Meskipun telah diatur namun masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. (2) Kedudukan hukum bagi penyelenggara siaran ilegal yang melakukan kegiatan menonton/menyediakan/menyebarkan siaran ilegal telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini terjadi karena masih dianggap mahalnya tarif berlangganan oleh Mola TV selaku pemegang lisensi meskipun masyarakat sudah cukup mengerti atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan yang berkaitan dengan menonton/menyediakan/menyebarkan siaran ilegal.

Kata Kunci: Siaran; Hak Kekayaan Intelektual; Lembaga Penyiaran.